Papua Milik Siapa?

Source: jakartaglobe.id

Setelah Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke 74 kemarin, baru dua hari setelahnya Indonesia sudah dicekam dengan aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang membakar gedung DPRD Papua Barat Manokwari dan lagi-lagi isunya adalah tentang Papua. Kejadian ini tidak terjadi begitu saja namun merupakan akumulasi dari rentetan isu-isu sebelumnya, mulai dari serangkaian persekusi hingga tindakan penegak hukum yang dinilai represif. Berawal dari unjuk rasa mahasiswa di Malang hingga penyerbuan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Sementara perdebatan tentang tragedi ini belum selesai, media aktivis nasional hingga mancanegara tak henti menyuarakan kemerdekaan Papua karena bagi mereka Papua tidak lebih dari hanya sekedar wilayah jajahan Indonesia yang diambil secara paksa pada tahun 1962 ditambah lagi dengan tuduhan genosida serta kondisi ekonomi yang buruk kemerdekaan Papua seakan-akan semakin didukung dunia Internasional.

Permasalahan tentang kemerdekaan itu tidak sederhana, agar sebuah bangsa mencapai kemerdekaannya diperlukan legitimasi moral dan legal yang sangat kuat. Jadi sebenarnya, Papua itu milik siapa?

Pada tahun 1800 an Papua adalah milik Belanda, dan pada tahun 1942 tercatat terdapat 15 posko pemerintahan Belanda. Namun meskipun dikuasai Belanda kegiatan pemerintahan kolonial diisi oleh orang-orang non-Belanda yang berasal dari daerah lain di Indonesia. Kondisi yang terisolasi ini mengakibatkan Papua tidak terlalu terlibat dalam pra kemerdekaan Indonesia dan sentimen anti penjajahan dilampiaskan pada orang Indonesia karena hal tadi, banyak orang Indonesia yang menjalakan roda pemerintahan Belanda di sana meskipun ada segelintir rakyat Papua yang mendukung Indonesia.

Pada tahun 1949 Papua sudah selayaknya dimiliki Indonesia dan Belanda setuju untuk mengakui kemerdekaan Indonesia serta bersedia memberikan kedaulatan bagi semua bekas wilayah jajahannya dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Akan tetapi dalam konferensi tersebut Papua tidak termasuk wilayah yang disetujui oleh Belanda. Mereka menggunakan argumen ras dan etnis dengan menyatakan bahwa orang Papua bukanlah orang Indonesia karena orang Indonesia sebagian besar adalah ras Melayu sedangkan orang Papua adalah ras Melanesia. Pemerintah Indonesia menolak mentah-mentah argumen tersebut karena Indonesia tidak didasarkan atas ras dan etnis tertentu melainkan dengan identitas yang beragam.

Kebijakan Belanda saat itu terkesan merupakan kebijakan yang memecah belah yang memang sering dilakukan pemerintahan kolonial. Sebagai contoh di luar negeri, kerajaan Belgia mempertajam perbedaan antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda dengan mendukung satu suku dan menindas suku yang lain. Sedangkan Inggris memisahkan India dan Pakistan berdasarkan agama Hindu-Islam serta banyak lagi yang lainnya. Hasilnya orang-orang yang dipecah belah ini sering terlibat konflik dengan saudaranya sendiri.

Khawatir akan hal serupa pemerintah Indonesia menolak penuh keputusan Belanda dan memilih untuk mengambil paksa Papua dengan operasi Trikora atau Tiga Komando Rakyat yaitu:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Melakukan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan kesatuan tanah air dan bangsa.

Setelah operasi Trikora dan referendum tahun 1969, dengan suara bulat rakyat Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia meskipun dibantah oleh beberapa pengamat Barat. Hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia serta negara anggota PBB lainnya.

Pasca berhasil mengambil alih wilayah Papua tuduhan akan genosida dan kekerasan yang ditujukan pada pemerintah Indonesia kian meningkat. Memang kekerasan benar terjadi di Papua namun perlu diketahui bahwa kekerasan ini terjadi karena banyak faktor.  Riset yang dilakukan bank dunia yang berjudul violent conflict in Indonesia studies mengatakan bahwa tingkat korban jiwa akibat konflik di Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Tengah, Papua dan Papua Barat periode 1998-2008 telah berkurang secara signifikan. Studi tersebut juga menemukan bahwa konflik antar suku, main hakim sendiri  dan bentuk konflik lainnya telah menelan korban yang lebih banyak dari pada konflik antara masyarakat dan pemerintah.

korban tewas akibat konflik di Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Tengah, Papua dan Papua Barat periode 1998-2008
source: documents.worldbank.org

Peran pemerintah Indonesia untuk Papua sempat dipertanyakan, namun alih-alih mengekang dan represif terhadap rakyat Papua. Pemerintah Indonesia justru sangat absen dan sulit mendapatkan akses ke seluruh wilayah Papua. Walaupun tanah Papua sangat kaya akan sumber daya alamnya, daerah tersebut masih sangat tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Untuk itu pemerintah tidak hanya tinggal diam, pemerintah Indonesia berusaha melakukan pembangunan infrastruktur, pemerintah percaya bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang ada di Papua. Hal yang sama sebenarnya sudah direncanakan pada pemerintah-pemerintah sebelumnya termasuk pada era Orde Baru.

Kini pembangunan mulai dilakukan dan masih banyak yang harus dikerjakan di Papua meskipun pekerja kita mendapatkan teror oleh kelompok bersenjata di sana. Selain pembangunan infrastruktur, kita tidak boleh melupakan pembangunan manusia di Papua bila kita tidak mau menjadikan mereka hanya sebagai 'penonton' kemajuan ekonomi di wilayah Papua. Bila Papua memang bagian dari Indonesia sudah selayaknya mereka diperlakukan sebagaimana warga Indonesia yang lain, mendapatkan nilai-nilai Pancasila yang sama, terutama pada sila ke-5: 

"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

referensi:
documents.worldbank.org
freewestpapua-indonesia.com
zonareferensi.com
matamatapolitik.com
historia.id
finance.detik.com
suarapapua.com
kompasiana.com
cnbcindonesia.com

Wahyu Pria Purnama

blogger yang moody.

Share this post